Hoaks Sosial: Konsep dan Dampak Kepercayaan Publik

Pendahuluan

Hoaks sosial merupakan fenomena yang semakin mengemuka di era digital, terutama dengan maraknya penggunaan internet dan media sosial di seluruh dunia. Dalam konteks informasi publik, hoaks tidak sekadar sebuah “berita palsu”, ia dapat mengakibatkan kebingungan luas, ketidakpercayaan publik terhadap institusi, hingga potensi konflik sosial yang serius ketika masyarakat menyikapinya secara emosional dan tanpa verifikasi. Hal ini menjadi tantangan penting bagi stabilitas sosial dan proses demokrasi di masyarakat modern. Penyebaran hoaks yang cepat dan luas ditopang oleh teknologi digital membuat fenomena ini menjadi ancaman nyata yang harus dipahami secara komprehensif. [Lihat sumber Disini - saberhoaks.jabarprov.go.id]

Definisi Hoaks Sosial

Definisi Hoaks Sosial Secara Umum

Hoaks sosial secara umum merujuk pada informasi yang diproduksi atau disebarkan secara tidak benar, direkayasa sedemikian rupa agar tampak seolah fakta, dan sering kali bertujuan untuk menipu atau mempengaruhi opini publik. Hoaks ini kerap muncul dalam bentuk berita, tidak lengkap atau keliru, foto yang diedit, serta video yang sengaja dimanipulasi. Berdasarkan temuan penelitian, hoaks dilihat sebagai bagian dari disinformasi, yakni penyebaran informasi yang sengaja salah atau menyesatkan, yang dapat memicu kebingungan pada khalayak luas. [Lihat sumber Disini - researchgate.net]

Definisi Hoaks Sosial dalam KBBI

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah hoaks diartikan sebagai “berita bohong” yang merupakan informasi yang direkayasa untuk menutupi kebenaran informasi yang sebenarnya. Hoaks seringkali dibuat dengan tujuan memperdaya atau menipu penerima informasi. [Lihat sumber Disini - ppid.kemendagri.go.id]

Definisi Hoaks Sosial Menurut Para Ahli

1. Juditha (2018) menjelaskan bahwa hoaks adalah berita bohong atau informasi palsu yang dibuat untuk memperdaya, menipu, atau bahkan “mengolok-olok” khalayak. Informasi yang tergolong hoaks ini tidak hanya berupa tulisan, tetapi juga dapat muncul dalam format video dan multimedia lain yang dimanipulasi. [Lihat sumber Disini - researchgate.net]

2. Anissa Rahmadhany dkk. (2021) menyatakan bahwa hoaks merupakan informasi yang belum pasti faktanya dan seringkali disebarkan secara anonim sehingga mampu memperluas penyebaran secara cepat di media online. [Lihat sumber Disini - media.neliti.com]

3. IM Rofiqoh (2020) mendefinisikan hoaks sebagai informasi yang tidak benar namun dibuat seolah-olah benar demi memperoleh respons tertentu dari publik. [Lihat sumber Disini - eprints.iainu-kebumen.ac.id]

4. Analisis Hoaks di Indonesia (2025) di mana hoaks digambarkan sebagai berita bohong yang berpotensi menyebabkan panik massal dan perpecahan sosial di masyarakat luas. [Lihat sumber Disini - sejurnal.com]

Jenis-Jenis Hoaks Sosial

Hoaks sosial tidak hanya satu bentuk saja. Berkembangnya media digital membawa variasi bentuk yang lebih kompleks dan tersebar luas. Berdasarkan penelitian akademik dan kajian empiris, berikut adalah beberapa jenis hoaks sosial yang sering ditemukan:

1. Hoaks Politik atau Sosial-Politik

   Jenis ini terkait isu politik, kebijakan publik atau dinamika pemerintahan. Berdasarkan data penelitian, hoaks sosial politik merupakan salah satu jenis hoaks yang paling sering diterima oleh masyarakat, terutama dalam periode krisis atau pemilu. [Lihat sumber Disini - e-journal.uajy.ac.id]

2. Hoaks Isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar-golongan)

   Ada banyak kasus di mana hoaks digunakan untuk memicu ketegangan di antara kelompok masyarakat berdasarkan latar belakang etnis atau keyakinan tertentu. Hoaks jenis ini kerap memicu diskriminasi dan konflik sosial. [Lihat sumber Disini - repositori.kemendikdasmen.go.id]

3. Hoaks Kesehatan

   Hoaks terkait isu kesehatan, termasuk informasi palsu seputar penyakit atau obat-obatan, terutama terlihat saat pandemi. Contohnya informasi salah mengenai pencegahan penyakit yang beredar tanpa bukti ilmiah. [Lihat sumber Disini - sejurnal.com]

4. Hoaks Ekonomi dan Pendidikan

   Informasi yang tidak benar mengenai kondisi ekonomi, peluang pekerjaan, harga kebutuhan pokok, atau sistem pendidikan sering kali juga menjadi hoaks yang memicu kecemasan kelompok tertentu.

5. Hoaks Multimedia

   Teknologi seperti deepfake atau manipulasi foto/video kini sering digunakan untuk memproduksi hoaks visual yang tampak sangat realistis namun tetap palsu. [Lihat sumber Disini - researchgate.net]

Faktor Penyebaran Hoaks di Media Digital

Penyebaran hoaks di media digital tidak terjadi tanpa sebab. Ada beberapa faktor utama yang mempercepat arus hoaks sosial:

1. Algoritma Media Sosial yang Mendukung Viralitas

   Platform digital sering mempromosikan konten yang emosional atau kontroversial karena keterlibatannya lebih tinggi. Hal ini membuat hoaks lebih cepat tersebar dibandingkan informasi resmi. [Lihat sumber Disini - journal.unpacti.ac.id]

2. Literasi Digital yang Rendah

   Banyak pengguna internet belum memiliki kemampuan untuk mengevaluasi kredibilitas informasi yang mereka temui sehingga mudah percaya akan berita tanpa verifikasi. [Lihat sumber Disini - jkd.komdigi.go.id]

3. Keterbukaan Teknologi dan Akses Informasi

   Kemajuan komunikasi digital memudahkan siapa pun untuk memproduksi dan menyebarkan konten tanpa penyaringan faktual atau editorial. [Lihat sumber Disini - media.neliti.com]

4. Anonimitas Pengguna

   Sebagian hoaks disebarkan oleh akun anonim atau akun palsu yang menyulitkan akuntabilitas konten tersebut. Ini mempercepat penyebaran informasi palsu. [Lihat sumber Disini - media.neliti.com]

5. Faktor Emosional dan Konfirmasi Bias

   Informasi yang memicu reaksi emosional cenderung lebih mudah dibagikan bahkan jika tidak benar, karena banyak pengguna berbagi konten berdasarkan perasaan atau keyakinan mereka, bukan fakta objektif. [Lihat sumber Disini - sejurnal.com]

Hoaks Sosial dan Kepercayaan Publik

Hoaks sosial memiliki dampak yang kuat terhadap tingkat kepercayaan publik dalam masyarakat. Ketika hoaks tersebar luas, hal ini dapat mengikis kepercayaan individu terhadap institusi, terutama lembaga pemerintah atau media konvensional. Penelitian menunjukkan bahwa penyebaran informasi palsu melalui media sosial menjadi salah satu penyebab utama penurunan kepercayaan publik. [Lihat sumber Disini - ojs.ruangpublikasi.com]

Sebagai contoh, selama masa pandemi dan peristiwa politik tertentu, hoaks yang tidak terverifikasi menyebabkan masyarakat merasa bingung tentang mana sumber yang kredibel dan mana yang tidak. Ketika publik mengalami ketidakpastian kontinyu, kepercayaan terhadap narasi resmi berkurang secara signifikan. [Lihat sumber Disini - ojs.ruangpublikasi.com]

Lebih jauh, kepercayaan publik yang rendah menyebabkan konflik antara kelompok masyarakat karena interpretasi informasi yang salah, menciptakan polarisasi dan perpecahan masyarakat. Hal ini tidak hanya berdampak pada pandangan politik, tetapi juga hubungan sosial antarwarga. [Lihat sumber Disini - sejurnal.com]

Dampak Hoaks terhadap Stabilitas Sosial

Hoaks sosial tidak hanya memengaruhi persepsi individu, tetapi juga berdampak luas terhadap stabilitas sosial komunitas dan bahkan negara. Beberapa dampak utama antara lain:

1. Polarisasi Sosial

   Hoaks yang memicu emosi kuat dapat memperluas gap antara kelompok yang berbeda pandangan, terutama jika isu tersebut berkaitan dengan politik atau isu suku/agama. [Lihat sumber Disini - sejurnal.com]

2. Krisis Kepercayaan Terhadap Lembaga

   Ketidakpercayaan terhadap media konvensional dan institusi pemerintahan meningkat ketika hoaks meresap di kalangan publik. [Lihat sumber Disini - ojs.ruangpublikasi.com]

3. Konflik dan Kekerasan

   Dalam kasus ekstrem, hoaks dapat memicu konflik fisik atau demonstrasi karena informasi yang salah dianggap sebagai fakta, sehingga menimbulkan reaksi sosial yang merugikan. [Lihat sumber Disini - saberhoaks.jabarprov.go.id]

4. Ketidakstabilan Sosial-politik

   Ketika hoaks menjadi bagian dari narasi politik, hal itu mampu mengganggu proses demokrasi dan memicu protes publik, terutama pada masa pemilihan umum atau krisis nasional. [Lihat sumber Disini - journal.unpacti.ac.id]

Strategi Penanggulangan Hoaks Sosial

Penanggulangan hoaks sosial membutuhkan pendekatan multidimensi yang melibatkan berbagai pihak, antara lain:

1. Peningkatan Literasi Digital

   Edukasi keterampilan media bagi publik terbukti dapat menurunkan risiko kepercayaan terhadap informasi palsu dan meningkatkan kemampuan verifikasi informasi. [Lihat sumber Disini - jkd.komdigi.go.id]

2. Fakta-Checking dan Platform Teknologi

   Kerja sama antara lembaga pemeriksa fakta dan platform media sosial dapat mempercepat deteksi konten palsu serta memberikan label klarifikasi pada hoaks. [Lihat sumber Disini - ojs.ruangpublikasi.com]

3. Regulasi dan Penegakan Hukum

   Penegakan aturan seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia dapat menjadi dasar untuk memberi sanksi terhadap penyebar hoaks yang merugikan publik. [Lihat sumber Disini - jurnal.dokterlaw.com]

4. Kolaborasi Pemerintah dan Komunitas

   Pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas digital dapat bekerja bersama untuk menyebarkan informasi yang benar serta membangun kepercayaan publik melalui transparansi dan akuntabilitas. [Lihat sumber Disini - journal.unpacti.ac.id]

Kesimpulan

Hoaks sosial adalah fenomena informasi palsu atau menyesatkan yang kerap muncul di media digital dan media sosial. Istilah ini secara umum diartikan sebagai berita bohong yang direkayasa untuk memperdaya atau memengaruhi opini publik, dan juga didefinisikan formal melalui KBBI sebagai berita bohong. Hoaks tersebar melalui berbagai bentuk, politik, isu SARA, kesehatan, dan lainnya, yang masing-masing berdampak signifikan terhadap kepercayaan publik dan stabilitas sosial. Penyebaran hoaks dipicu oleh rendahnya literasi digital, algoritma platform yang mempromosikan konten emosional, serta akses informasi tanpa verifikasi. Akibatnya, hoaks dapat menimbulkan polarisasi sosial, konflik, serta mengikis kepercayaan terhadap lembaga publik. Penanggulangan fenomena ini memerlukan upaya pendidikan literasi digital, pemeriksaan fakta yang efektif, regulasi hukum yang kuat, serta kerja sama lintas sektor untuk membangun ekosistem informasi yang sehat dan terpercaya.